Komisi VII DPR RI Tolak Rencana Subsidi Mobil Listrik Rp80 Juta, Mending Turunkan Harga BBM
Prasetyo · 25 Des, 2022 08:09
0
0
Rencana subsidi mobil listrik sebesar Rp80 juta belum lama ini digelontorkan oleh pemerintah. Informasi ini disebutkan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita disela kunjungan kerja di Brussels, Belgia.
Agus menuturkan, untuk pembelian mobil listrik akan diberikan insentif sebesar Rp80 juta, untuk pembelian mobil listrik berbasis hybrid akan diberikan insentif sebesar Rp40 juta, dan untuk motor listrik akan dikasih insentif sekitar Rp8 juta.
Wuling Air ev kini mobil listrik termurah di Indonesia
Memang besaran insentif pembelian mobil listrik masih terus dikaji pemerintah. Namun menurut Menperin, pengumumannya akan segera dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tetapi belum resmi diumumkan Presiden, rencana subsidi mobil listrik dan hybrid ini sudah ditolak oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesi (RI). Setidaknya itulah komentar dari Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR RI.
Subsidi Mobil Listrik Tindakan Tidak Adil Pemerintah
Mobil listrik konsumsi masyarakat menengah ke atas
Dikutip dari dpr.go.id, Komisi VII dengan tegas menolak rencana pemerintah menggelontorkan subsidi bagi pembelian mobil dan motor listrik. Menurut Mulyanto, rencana tersebut melukai rasa keadilan masyarakat.
"Pengguna motor dan mobil listrik itu kan relatif masyarakat kelas menengah dan atas. Mereka tidak membutuhkan subsidi. Yang butuh subsidi adalah masyarakat yang tidak mampu untuk membeli komoditas pupuk, listrik, BBM, dan lainnya. Ini kan paradoks. Pasalnya, subsidi untuk masyarakat menengah dan atas jor-joran, sementara subsidi untuk masyarakat yang tidak mampu malah ditahan-tahan," ujar Mulyanto.
Mobil listrik dianggap bukan kebutuhan masyarakat miskin
Mulyanto mengecam sikap tidak adil pemerintah dalam mengalokasikan dana subsidi. Kepada masyarakat mampu, pemerintah dengan gampang menggelontorkan subsidi triliunan rupiah. Sementara untuk masyarakat kecil anggaran subsidi ditahan-tahan. Itu pun masih dikeluhkan dan terus dikurangi jumlahnya.
Mulyanto juga memberi contoh terkait subsidi BBM. Menurut dia, saat harga minyak dunia terus turun, harga BBM bersubsidi malah tidak ikutan turun.
Pemerintah seharusnya turunkan harga BBM
"Akhir-akhir ini harga minyak dunia sudah anjlok jauh di bawah asumsi APBN, bahkan pemerintah telah berjanji, kalau harga minyak dunia menjadi sebesar USD 75 per barel, maka harga BBM bersubsidi akan diturunkan. Namun mana realisasinya?" lanjut dia.
Atas sikap yang berbeda itu, Mulyanto menyebut pemerintah sungguh tidak pro rakyat kecil dan jauh dari ruh sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menggeluti bidang jurnalistik otomotif sejak 2009 selaras dengan hobinya dalam memodifikasi mobil. Apalagi karakteristik yang berbeda dari setiap kendaraan yang dibuat oleh masing-masing pabrikan, terus menumbuhkan minatnya di dunia otomotif hingga saat ini.
