Jalan Berbayar di Jakarta Masih Dikaji, PJ Gubernur DKI Persilahkan Masyarakat Beri Masukan

Kebijakan jalan berbayar Jakarta atau Electronic Road Pricing (ERP) yang akan diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuai polemik. Bahkan Rabu (8/2/2023), ribuan pengemudi ojek online sempat berunjuk rasa agar kebijakan jalan ERP direvisi. 

Namun dalam akun Instagram @dkijakrta disebutkan, kebijakan jalan berbayar Jakarta tersebut masih terus dikaji penerapannya. Bahkan pemprov DKI Jakarta terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat agar kebijakan ini berjalan maksimal ke depannya.

Baca juga: Siap-siap, 25 Jalan Non-Tol di Jakarta Akan Dikenai Tarif, Sekali Melintas Bayar Rp5 Ribu

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. "Rencana implementasinya masih butuh waktu panjang, aturannya pun masih dalam proses kajian," ujar Heru, Kamis (9/2/2023)

Lebih lanjut Heru mempersilahkan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasinya, agar Jakarta jadi lebih aman dan nyaman. 

Baca juga: 10 Hal yang Harus Dilakukan untuk Menjaga Konsentrasi Mengemudi Meski Perjalanan Jauh

Tujuan Adanya Jalan Berbayar Jakarta

Sebelumnya disebutkan, bahwa niatan Pemprov DKI Jakarta menerapkan jalan berbayar atau ERP agar dapat mendorong penggunaan transportasi publik, sekaligus mengurangi polusi udara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Jakarta.

Hal ini juga tertuang dalam Pasal 4 rancangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemprov DKI Jakarta Tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE), yang berisikan:

(a) Mewujudkan pengendalian lalu lintas dengan pembatasan kendaraan bermotor dan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik melalui penerapan PPLE.
(b) Mewujudkan ketertiban dan kelancaran pada ruang lalu lintas jalan.
(c) Memprioritaskan dan mendorong penggunaan angkutan umum;
(d) Mewujudkan transportasi yang mendukung kualitas lingkungan hidup yang berkesinambungan.
(e) Transfer progresif beban, manfaat dan tarif biaya kemacetan dari pengguna Kendaraan pribadi kepada angkutan umum, dan sarana prasarana perkotaan.

Sementara itu kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syarif Liputo menyatakan sembari mengkaji penerapan ERP, saat ini pemerintah Provinsi Jakarta masih terus melakukan persiapan layanan dan infrastruktur transportasi publik. 

"Kajian penerapan ERP yang sedang dilakukan bertujuan untuk mengurai titik-titik kemacetan di Jakarta dengan cara memindahkan pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi publik," ucap Syarif.

Baca juga: Aktifitas Kembali Normal Jalanan Macet Lagi, Begini Trik Mengemudi di Dalam Kota Biar Gak Stress