Biar Populasi Kendaraan Elektrifikasi Benar-benar Maju di Indonesia, Ini yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah

Keberadaan kendaraan elektrifikasi baik listrik maupun hybrid di Indonesia hingga hampir di penghujung tahun 2023 belum mengalami peningkatan signifikan meski produknya semakin banyak bermunculan.

Bahkan jumlah peminat kendaraan elektrifikasi di Tanah Air masih tergolong kecil, jauh dibandingkan dengan mobil tenaga bensin atau Internal Combustion Engine (ICE).

Berdasarkan data wholesales (penjualan pabrik ke dealer) Gaikindo selama Januari-Oktober 2023, mobil hybrid di Indonesia tercatat terjual sekitar 40 ribu unit, sedangkan untuk mobil listrik hampir 12 ribu unit.

Baca juga: Mobil Listrik BYD Akan Meluncur Awal 2024, Siapkan Ekosistem Teknologi Elektrifikasi Terlengkap

Artinya, jika pasar otomotif Indonesia biasanya tembus satu juta unit atau cuma 900 ribu unit, maka jumlah kendaraan elektrifikasi belum mencapai 10 persen. 

Bicara soal elektrifikasi hal ini sejalan dengan niatan pemerintah Indonesia, yang menargetkan adanya Net Zero Emission pada tahun 2060 mendatang. 

Untuk mencapai target tersebut, langkah awal yang dilakukan adalah komitmen untuk mengurangi emisi CO2 hingga 41 persen yang diharapkan dapat terjadi pada tahun 2030. 

Baca juga: Lebih dari 1.200 Unit Mobil Elektrifikasi Toyota Terjual Sepanjang GIIAS 2023

Kata Suzuki Soal Kendaraan Elektrifikasi di Indonesia

Lantas kapan Indonesia bisa menerapkan teknologi elektrifikasi sesungguhnya sehingga konsumen bisa jadi lebih banyak menggunakan kendaraan lebih ramah lingkungan?

Menanggapi hal tersebut 4W Marketing & Business Strategy Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Harold Donnel mengatakan, ada beberapa indikator yang bisa mendorong terwujudnya kendaraan elektrifikasi jadi lebih maju.

"Indikator paling utama adalah akses sebenarnya. Akses dalam artian kendaraan tersebut harus bisa digunakan, dan pasti butuh energi. Akses terhadap energi tersebut itu mudah atau tidak?," ungkap Harold Donnel saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. 

Baca juga: Toyota: Perkembangan Kendaraan Elektrifikasi di Indonesia Jangan Cuma Bergantung dari Pemerintah

Lebih lanjut dia menyatakan, akses terhadap energi akan menjadi kunci barometer untuk masyarakat Indonesia.

Tapi selain akses, infrastruktur juga jadi kunci paling besar agar masyarakat menerima kendaraan elektrifikasi. 

Pasalnya, sebuah kendaraan elektrifikasi tidak bisa berdiri sendiri, tanpa didukung infrastruktur yang baik dan benar, maka akan sulit berkembang.

Satu diantaranya adanya stasiun pengisian daya atau charging station yang dikenal juga dengan istilah SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum)

"Kecuali kalau seandainya dia bisa berjalan sendiri, bisa ngecas lagi sampai dengan full, istilahnya kayak begitu mungkin itu nanti di masa depan 40-50 tahun lagi," ujarnya.

Kebijakan Pemerintah Soal Mobil Listrik dan Hybrid

Selain akses dan infrastruktur, indikator yang jadi penentu berkembangnya ekosistem kendaraan elektrifikasi lebih maju tak lepas dari adanya peran pemerintah dalam mengeluarkan berbagai kebijakan. 

Kata Harold, salah satu cara untuk mendukung kendaraan elektrifikasi yang dilakukan pemerintah melalui pemberian insentif, agar dapat menstimulasi, supaya market bisa tumbuh lebih besar. 

"Makanya di awal 2021-2022 pemerintah memberikan insentif kepada masyarakat Indonesia, itu buat market supaya berkembang lagi. Stimulus  tersebut bukan menjadi barometer utama," ujar Harold.

Harold menyatakan, Suzuki akan mendukung keputusan pemerintah, karena akan memberikan terbaik kepada masyarakat, dan membantu terciptanya peningkatan penjualan otomotif nasional secara keseluruhan. 

Tantangan Elektrifikasi Saat Ini 

Harold meyakini, stimulus yang diberikan pemerintah tidak akan bergerak sendiri tanpa dukungan dari berbagai faktor. Satu diantaranya adalah pergerakan ekonomi melalui komposisi wilayah. 

"Maksudnya komposisi wilayah seperti ini, bagaimana bangsa Indonesia itu bisa memekarkan ekonomi tidak hanya tersentralisasi di satu atau dua wilayah, tapi bisa memekarkan ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, sehingga munculah demand-demand baru yang ada di wilayah tersebut," terang Harold.

Kata Harold, Indonesia yang secara geografis merupakan negara kepulauan, tantangannya akan sulit jika dibandingkan negara tersebut tidak dipisahkan dengan lautan.  

Karena, untuk negara bukan kepulauan, secara infrastruktur akan lebih mudah atau lebih visible, sehingga bisa langsung di akselerasi.