Kementerian Perindustrian Usul Relaksasi Pajak, Harga Mobil Bisa Jauh Lebih Murah

Kementerian Perindustrian Usul Relaksasi Pajak, Harga Mobil Bisa Jauh Lebih Murah

Kementerian Perindustrian sedang mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru sebesar 0 persen atau pemangkasan pajak kendaraan bermotor (PKB). Upaya ini diharapkan dapat menstimulus pasar sekaligus mendorong pertumbuhan sektor otomotif di tengah masa pandemi Covid-19.

“Kami sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk relaksasi pajak mobil baru 0 persen sampai bulan Desember 2020,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menperin menjelaskan, upaya pemangkasan pajak pembelian mobil baru tersebut diyakini bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Tujuannya yakni untuk memulihkan penjualan produk otomotif yang tengah turun selama pandemi.

“Kalau kita beri perhatian agar daya beli masyarakat bisa terbantu dengan relaksasi pajak, maka kita terapkan. Kemudian pada gilirannya bisa membantu pertumbuhan industri manufaktur di bidang otomotif tersebut,” terangnya.

Agus menambahkan, kinerja industri otomotif pada semester pertama 2020 terbilang melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini terjadi karena dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020. Namun, pada semester kedua tahun ini, mulai ada perkembangan yang positif.

“Oleh karena itu, kami berharap relaksasi pajak tersebut bisa segera dijalankan agar bisa memacu kinerja industri otomotif di tanah air dan pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Menteri AGK mengungkapkan, aktivitas industri otomotif memiliki multiplier effect yang luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja yang besar hingga memberdayakan pelaku usaha di sektor lainnya. “Industri otomotif itu mempunyai turunan begitu banyak. Ada tear 1, tear 2 yang begitu banyak,” imbuhnya.

Sebelumnya, relaksasi pajak pembelian mobil baru sempat digaungkan Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam. Menurutnya, industri otomotif saat ini butuh stimulus dari pemerintah agar terjadi peningkatan daya beli.

“Kami harapkan ada tax deduction untuk menstimulus daya beli, tapi tax deduction ini yang tidak mengurangi pendapatan pemerintah. Harapan kita ada di pajak daerah, kalau pajak bisa diturunkan, jumlah yang dijual bisa naik,” paparnya.

Sebagai informasi, masyarakat yang membeli mobil dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 73 tahun 2019, yakni sebesar 15-70% untuk kendaraan bermotor angkutan orang. Besaran tarif disesuaikan dengan jumlah maksimal muatan setiap kendaraan, dan juga isi silinder.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian terus memacu kinerja industri otomotif di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19. Hal ini agar sektor strategis tersebut dapat kembali tumbuh memberikan kontribusi signfikan bagi perekonomian nasional.

“Kami optimistis bahwa kinerja industri otomotif berkembang positif pada semester II tahun ini. Kalau periode sebelumnya terjadi perlambatan karena dampak dari pandemi Covid-19,” ungkap Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menperin menyebutkan, berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang diterimanya, penjualan mobil dalam tiga bulan terakhir menunjukkan tren meningkat, setelah sempat terpukul akibat pandemi Covid-19. “Penjualan mobil secara ritel atau dari dealer ke konsumen pada Agustus sebanyak 37 ribuan unit. Jumlah itu naik dibandingkan Juli sebesar 35.799 unit,” tuturnya.

Sementara itu, penjualan wholesales atau distribusi dari Agen Pemegang Merek (APM) ke dealer pada Agustus 2020 tercatat 37.277 unit. Angka tersebut naik 47% dibandingkan penjualan Juli 2020 yang mencapai 25.283 unit. “Artinya, sudah ada rebound pemulihan, pasar kembali spending uangnya untuk beli mobil dan motor,” ungkap Agus.

Menurutnya, pandemi Covid-19 telah menyebabkan ketidakstabilan pada ekonomi Indonesia baik dari sisi permintaan maupun penjualan, yang juga berdampak pada beberapa sektor manufaktur, termasuk industri otomotif. “Sebagaimana kita ketahui industri otomotif menghadapi tekanan permintaan yang sangat besar, padahal industri otomotif merupakan salah satu sektor terpenting untuk perekonomian nasional,” ujar Menperin.

Lebih lanjut, industri otomotif selama ini memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, baik itu dari capaian nilai investasi maupun ekspornya. “Industri otomotif telah mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat besar, lebih dari 1 juta orang, dan merupakan salah satu sektor prioritas dalam agenda nasional pada peta jalan Making Indonesia 4.0,” paparnya.

Selain itu, peluang pengembangan industri otomotif di tanah air juga besar, karena rasio kepemilikan kendaraan bermotor, Indonesia masih lebih rendah, yakni sekitar 87 unit per 1.000 orang, dibandingkan Malaysia yang telah mencapai 450 unit per 1.000 orang, dan di Thailand sudah mencapai 220 unit per 1.000 orang. “Tentu ini merupakan peluang yang harus kita kejar dan harus kita tangkap, agar kita bisa menumbuhkembangkan industri otomotif yang ada di Indonesia,” imbuhnya.

Meski begitu, dalam konteks pasar otomotif, menurut Agus, Indonesia adalah pasar terbesar di Asia. Pada 2019, lebih dari 1 juta kendaraan dijual di dalam negeri, dan 300.000 telah diekspor ke seluruh dunia. “Untuk itu pemerintah mendorong agar pabrikan otomotif memanfaatkan hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lain, seperti negara-negara di Afrika dan Australia dalam mengembangkan pasar,” terangnya.

Menteri AGK menambahkan, pihaknya bertekad untuk terus mengambil kebijakan strategis dalam upaya meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap industri otomotif di tanah air. Namun, hal ini perlu dilakukan melalui koordinasi bersama dengan para pemangku kepentingan terkait.

“Kami telah mengusulkan pemberian stimulus fiskal, nonfiskal, dan moneter untuk pelaku industri otomotif di dalam negeri supaya lebih bergairah menjalankan usahanya. Namun demikian, kami aktif mengingatkan kepada pelaku industri dalam menjalankan aktivitas produksinya tetap harus mematuhi aturan protokol kesehatan,” tegasnya.