Luhut Binsar Pandjaitan kembali masuk di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan Penasihat Khusus Presiden Urusan Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.
Status baru ini membuat pria kelahiran Simargala, Silaen, Tapanuli Utara, Sumatera Utara namanya kembali naik, karena selalu masuk di berbagai kabinet, sejak Presiden ke-3 BJ Habibie.
Bahkan saat era Presiden ke-7 Joko Widodo, Luhut memiliki berbagi posisi penting, mulai dari Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Lalu Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Koordinator PPKM untuk wilayah Jawa-Bali, dan Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
Baca juga: Incar Motor Listrik Harga Rp 30 Jutaan, Ini Pilihan yang Bisa Ditebus!
Belum lagi, saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia periode kemarin.
Luhut menjadi orang yang vokal dalam membangun industri kendaraan bermotor, khususnya kendaraan listrik.
Bahkan, sebelum kepemimpinan Presiden ke-7 Jokowi berakhir, Luhut juga sempat menyebutkan jika subsidi sepeda motor listrik yang diterapkan pada tahun 2024, akan kembali diberikan di masa Presiden Prabowo.
"Masa ndak dilanjutin, udah bagus subsidinya (untuk motor listrik)," ungkap Luhut beberapa waktu lalu.
Ya, itu yang ditegaskan Luhut pada September 2024. Sementara beberapa hari Presiden Prabowo menjabat, belum ada sisi pemerintah yang menyinggung soal subsidi sepeda motor listrik.
Baca juga: Adu Motor Listrik Honda ICON e: dan Polytron Fox R, Mana Unggul?
Seperti diketahui, di tahun 2023 pemerintah telah menerbitkan kebijakan tentang subsidi sepeda motor listrik, dimana masyarakat yang membeli, mendapatkan potongan harga hingga Rp7 juta.
Kebijakan tersebut diterbitkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin No 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai Roda Dua.
Adapun tidak semua sepeda motor listrik mendapatkan subsidi, karena syarat untuk mendapatkan insentif sebesar Rp7 juta adalah harus diproduksi lokal dan memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 40 persen.
Baca juga: Subsidi Motor Listrik Habis, Petinggi Alva Beri Tanggapan Begini
Namun selain itu, produsen juga tidak boleh untuk menaikan harga sepeda motor selama kebijakan tersebut diterapkan, akan tetapi memiliki bukti penunjukan dealer.
Sementara itu, bagi masyarakat untuk mendapatkan program bantuan subsidi, hanya memiliki satu nomor induk kependudukan (NIK) yang sama.
Selain itu diwajibkan Warga Negara Indonesia (WNI) berusia paling rendah 17 tahun dan memiliki KTP elektronik. Satu NIK KTP bisa membeli satu unit motor listrik.
Adapun jatah program subsidi motor listrik terdaftar dalam Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira).
Hanya saja, kuota subsidi sepeda motor listrik di tahun 2024 yang nilainya mencapai Rp 7 juta per unit saat ini telah habis.
Hal ini terlihat dari data Sisapira, dimana alokasi anggaran yang masih tersedia untuk motor listrik tercatat 0 alias kosong sejak September 2024 kemarin
Sedangkan unit kendaraan yang diterima masyarakat di tahun 2024 mencapai 60.802 unit atau melebihi dari kuota yang ditetapkan sebanyak 60.000 di tahun ini.
Tingginya permintaan motor listrik bersubsidi ini juga membuat sejumlah produsen yang bernaung dalam Asosiasi Motor Listrik di Indonesia (AISMOLI) menginginkan untuk melanjutkan program pemerintah.
Bahkan mereka sempat meminta dukungan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan Jakarta, agar melanjutkan skema bantuan pemerintah senilai Rp 7 juta.
Adapun anggota AISMOLI diantaranya Greentech, Electrum, Gesits, Rakata, Tangkas, United, U-Winfly, Viar, Volta dan banyak lagi.
Nah, dengan Luhut Pandjaitan ada di pemerintahan Presiden Prabowo, apakah beliau akan kembali mendukung agar subsidi terealisas, atau bakal ada gebrakan baru?
Ehm, jadi penasaran.