Ganjil Genap Motor di Jakarta Perlu Dikaji Sebelum Diberlakukan
- Ganjil Genap untuk Sepeda Motor Kembali Dicetuskan
- Tingginya Polusi Udara Dikarenakan Kendaraan Bermotor
- Pengamat Transportasid an Hukum Angkat Bicara
Kebijakan Ganjil Genap (Gage) di Jakarta untuk sepeda motor kembali dilontarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68 di Jakarta.
Menurut Listyo, Gage sepeda motor perlu diterapkan karena berkaitan dengan polusi udara DKI Jakarta, dimana saat ini 67 persen emisi di Ibu Kota disumbangkan kendaraan bermotor.
"Selama ini mau tidak mau harus bergeser, dari energi fosil menuju energi listrik. Saya kira kita yang mulai, mulai bergeser dari mobil fosil ke listrik, dan kita dorong dari motor yang menggunakan energi fosil ke listrik," ungkap Listyo.
Baca juga: Kapolri Usulkan Kembali Ganjil Genap Sepeda Motor di Jakarta
Usulan untuk adanya kebijakan Gage sepeda motor ini membuat Pengamat Transportasi dan Hukum, Budiyanto, menyebut bisa saja segera untuk dilaksanakan.
Menurutnya peningkatan kendaraan bermotor di DKI Jakarta relatif tidak terkendali, yang didominasi oleh sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 18,33 juta, atau 79,6 persen dari total jumlah kendaraan bermotor yang ada pada Agustus 2023.
"Hanya mungkin, dalam pelaksanaannya nanti supaya melalui pentahapan dan diberikan ruang sosialisasi yang cukup untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pengguna jalan dan para pemangku kepentingan. Kajian juga menjadi bagian yang penting untuk bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah," jelas Budiyanto dalam pesan tertulis kepada Autofun.
Baca juga: Catat Aturan Ganjil Genap DKI Jakarta Terkini, Motor Masih Kebal
Budiyanto yang juga mantan Kasubdit Bin Gakkum Polda Metro Jaya menyatakan, kajian tentunya harus menyentuh variabel-variabel yang berkaitan dengan program pembatasan lalu lintas skema Gage untuk sepeda motor.
Ganjil Genap Motor Harus Memenuhi Berbagai Aspek
Menurut Budiyanto, apapun yang berkaitan dengan peraturan termasuk kebijakan ganjil genap atau Gage sepeda motor tetap harus memenuhi berbagai aspek, termasuk memiliki payung hukum sebagai landasan konstitusional.
Baca juga: Jangan Lupa, Ganjil Genap Jakarta Kembali Berlaku Hari Ini, Melanggar Kena Denda Rp500 Ribu
"Aturan turunannya harus ada sebagai payung hukum pada tingkat implementasi, seperti Peraturan Gubernur perlu revisi," ujar Budiyanto.
Dia juga melihat, bahwa saat ini penggunaan sepeda motor banyak diminati berbagai elemen masyarakat untuk transportasi dan menunjang aktivitas sehari-hari.
"Baik ke kantor, pasar, berdagang, jasa dan sebagainya yang semua memiliki nilai ekonomis," katanya.
Dari segi aspek ekonomi, lanjut Budiyanto, pemberlakuan Gage untuk sepeda motor memiliki kelebihan dan kekurangan.
"Populasi pengguna sepeda motor cukup banyak, sehingga dengan ganjil genap tentu aktivitas akan terganggu dan ada merasa dirugikan. Keresahan kemungkinan akan timbul dengan ruang sosialisasi yang cukup. Mudah-mudahan pemahaman akan bisa diterima semua pihak," terangnya.
Menurut Budiyanto, salah dalam memberikan pemahaman dan langkah solusi yang tepat dapat menimbulkan keresahan bahkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya.
Maka dari itu Budiyanto menuturkan, jika Gage sepeda motor dilakukan, berbagai persiapan harus segera ikut digelar, mulai dari kesiapan percepatan sepeda motor dan mobil listrik, hingga angkutan umum baik secara kuantitas maupun kualitas.
"Berikan ruang sosialisasi yang cukup untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pengguna jalan dan pemangku kepentingan yang bertanggung jawab dibidang lalu lintas dan angkutan jalan tentang hakikat atau tujuan program tersebut," tutupnya.