Luhut Berencana Naikkan Pajak Motor Bensin, Ini Alasannya

• Pajak motor bensin akan dinaikkan.
• Kenaikan pajak dipakai untuk subsidi transportasi umum.
• Dorong masyarakat beralih pakai motor listrik.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menyebut jika pemerintah berencana menaikkan pajak sepeda motor bensin.

Hal ini diungkapkannya dalam sela acara peresmian perusahaan mobil listrik BYD di Jakarta (18/1/2024).

Dalam sambutan yang disiarkan secara daring tersebut, Luhut menyebut kenaikan pajak ini untuk mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik.

Tentunya diharapkan dengan pertumbuhnya kendaraan listrik, polusi udara bisa lebih ditekan.

Pajak motor yang nantinya naik, bisa dialokasikan untuk subsidi transportasi publik seperti LRT atau kereta api cepat.

Baca juga : Subsidi Rp 6,5 Juta Motor Listrik, Luhut: Supaya Tidak Beli Bensin Lagi

Namun begitu, Luhut tak menyebutkan kapan rencananya kenaikan pajak motor bensin itu akan direalisasikan.

Karena dirinya akan membawa rencana tersebut dalam rapat terbatas untuk disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Polusi udara di area Jabodetabek memang tengah menjadi sorotan belakangan ini, sepeda motor disebut jadi biang kerok utama.

Dengan naiknya pajak motor bensin, diharapkan masyarakat juga akan mulai beralih menggunakan motor listrik.

Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan motor tahun lalu mencapai 6,2 juta unit.

Motor Bensin Masih Favorit

Jika kenaikan pajak sepeda motor benar-benar diterapkan, maka akan ada banyak pro dan kontra.

Pasalnya saat ini motor menjadi moda transportasi yang murah, mudah didapatkan dan praktis.

Banyak kalangan masyarakat kelas bawah yang menggunakan motor sebagai moda transportasi harian mereka.

Belum lagi motor jadi penunjang ekonomi mereka untuk membantu usaha dan juga menawarkan jasa, ojek online misalnya.

Transportasi umum yang belum memadai juga jadi alasan kenapa masyarakat masih menyukai motor.

Baca juga : Daftar Harga Motor Listrik Bersubsidi, Mulai Rp 5 Jutaan!

Kendala Motor Listrik

Walau terus didorong, masyarakat masih banyak yang enggan beralih menggunakan motor listrik.

Karena ada beberapa yang tak bisa didapatkan, seperti saat menggunakan motor bensin.

"Misalnya terbatas jarak, waktu pengisian baterai dan harga yang tak kompetitif," ujar Sekretaris Umum AISI, Hari Budianto.

Belum lagi baterai yang dipakai belum terstandar, sehingga perlu ada kesepakatan antar merek dan juga pemerintah.

"Kendala jarak jadi masalah utama, baterai swap pun masih terkonsentrasi di Jakarta," tambah Hari.

Kelemahan-kelemahan tadi pun terbukti dari respon masyarakat terhadap subsidi motor listrik yang ditawarkan pemerintah.

Sampai dengan hari ini (19/1/2024) masih ada kuota 588.711 unit motor listrik dengan subsidi dari situs Sisapira.

Rinciannya 11.532 unit telah tersalurkan sepanjang tahun 2023 dan belum ada satu pun yang tersalurkan tahun ini.

Sementara saat ini sudah ada 8.164 yang dalam proses pendaftaran dan 3.125 unit dalam proses verifikasi.